
Sejarah Pengadilan
Sejarah Pengadilan Negeri Jombang
Pengadilan Negeri Jombang sebelumnya bernaung dalam wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, baru dapat memisahkan diri dari keadaan tersebut dengan dibentuknya pemerintah di Kabupaten daerah II Jombang dengan diangkatnya Bupati yang pertama Yaitu: Raden Adipati Ario Soeroadiningrat sekitar tahun 1910 sampai dengan 1930, sehingga dengan demikian terbentuknya pula Pengadilan Negeri Jombang yang diketuai oleh Mr. F.L. Wittenrood sekitar tahun 1906-1908.
Bila kita tengok dari sejarah lama, konon dari cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa Tunggorono merupakan Gapuro Kraton Mojopahit bagian Barat..sedang letak gapuro sebelah selatan di Desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri Candinya. Kiranya cerita rakyat ini di kuatkan dengan banyaknya nama- nama desa dengan awalan "Mojo" misalnya: Mojoagung, Mojowarno, Mojoduwur, Mojolegi, Mojosongo, Mojokrapak, Mojongapit, danbanyak lagi yang lainya.Bahkan di dalam lambang daerah sendiri di lukiskan sebuah Gerbang yang maksudnya sebagai Gerbang Mojopahit, dimana Jombang termasuk wewengkongnya.
Suatu catatan yang pernah dilakukan dalam Majalah Intisari bulan Juli 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Komodjojo kepada Residen Jombang tanggal 25 Januarui 1898 tentang keadaan Trowulan (suatu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880.
Sehingga dengan demikian kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan mulai berdirinya Kabupaten Jombang, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto.
Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistim pemerintahan di Jombang telah terkelola dengan baik bahwa saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Residen dari pemerintahan Belanda. Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya gereja kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya masjid jamik dikota Jombang, juga tempat peribadahan Tridharma bagi pemeluk Agama Khong Hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700 konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmunya yang berkaitan dengan cerita pembuatan masjid jamik dikota Jombang dan berbagai hal lainnya, kesemuanya ini merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal suatu tata pemerintahan di Jombang.
Jombang yang merupakan kota santri pada masa perjuangan menegakkan negara proklamasi 17 Agustus 1945 adalah juga merupakan salah satu kota yang tidak kecil andilnya dalam berbakti membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
Kantor Pengadilan Negeri Jombang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 135 Jombang, dengan luas tanah 2.244 m2 dan luas bangunan 994 m2 selesai dibangun tanggal 27 April 1970 dan selanjutnya dilakukan rehab bagian depan menjadi bangunan tingkat dua dengan luas bangunan menjadi 2.330 m2 serta luas tanah menjadi 2.430 m2 selesai di rehap tanggal 26 April 1994
Nama Ketua Pengadilan Negeri Jombang :
1. Bapak Tjung Abdul Muntolib
2. Bapak Soebijakto
3. Bapak Soehartono
4. Bapak Soewito
5. Bapak Burhan Husein Putra Jaya
6. Bapak Abas Soemantri
7. Bapak Soemarno Hardjo Soewito
8. Bapak Raden Abdul Azis
9. Ibu Hj.Sri Sutatiek
10. Bapak Nawawi N.
11. Bapak Agung Suradi
12. Bapak Sarwedi
13. Bapak Irwan
14. Bapak Sutio Djumagi Akhirno
15. Bapak Muhammad Irfan
16. Bapak Putut Tri Sunarko
17. Bapak Agus Hamzah
18. Ibu Hj. Hera Kartiningsih
19. Bapak Anry Widyo Laksono
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KETUA MAHKAMAH AGUNG MELEPAS KETUA MAHKAMAH SYARIYAH ACEH RAFI UDDIN
Jumat, 21 Maret 2025 08:00 WIB.
Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. secara resmi melepas Ketua Mahkamah Syariyah Aceh, Dr. Drs. Rafi Uddin, M.H., yang telah memasuki masa purnabakti. Acara pelepasan ini dilaksanakan secara virtual pada Jumat, 21 Maret 2024. Turut hadir pada...
| Selengkapnya |- PELAKSANAAN SEMBAKO MURAH DHARMAYUKTI KARINI MAHKAMAH AGUNG RI DAN IKAHI
Kamis, 20 Maret 2025 09:45 WIB.
Jakarta " Humas: Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Republik Indonesia (DYK MARI) dan Ikatan Hakim Indonsia (IKAHI) menyelenggarakan acara Pelaksanaan Sembako Murah pada Kamis, 20 April 2025 di Balairung Mahkamah Agung. Dalam laporan yang disampaikan Ketua Panitia, Ny. Roseyanti Prim Haryadi,...
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK HAKIM TINGGI PENGAWAS
Selasa, 18 Maret 2025 07:46 WIB.
Jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan 1 orang Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Selasa, 18 Maret 2025 di lantai 2 tower gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pejabat yang dilantik tersebut yakni Kolonel Laut (H)...
| Selengkapnya |- BAHAS KONDISI HAKIM, SEKRETARIS MA DAN DIRJEN BADILUM HADIRI RDP DENGAN KOMISI III
Kamis, 13 Maret 2025 08:05 WIB.
Jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Prof. Dr. H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 13 Maret 2025, di Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat dipimpin...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- KETUA MAHKAMAH AGUNG MELEPAS KETUA MAHKAMAH SYARIYAH ACEH RAFI UDDIN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT PEMBENTUKAN PENGADILAN BARU DENGAN SEKRETARIAT NEGARA, DJA KEMENKEU DAN KEMENPAN RB
Kamis, 20 Maret 2025 17:00 WIB.
Untuk mempercepat pembentukan satuan kerja pengadilan tingkat pertama baru, Mahkamah Agung menghadiri rapat secara online bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
| Selengkapnya |- DORONG UPAYA PEMULIHAN DALAM MENGADILI, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN BIMTEK KEADILAN RESTORATIF SECARA DARING
Selasa, 18 Maret 2025 17:00 WIB.
Penanganan perkara saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang sebelumnya fokus pada mengadili pelaku berubah menjadi lebih berfokus pada pemulihan, khususnya bagi pelaku. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara...
| Selengkapnya |- RAMADHAN SEBAGAI SARANA TINGKATKAN KINERJA DAN INTEGRITAS, UAH BERI TAUSYIAH BAGI KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM
Jumat, 14 Maret 2025 17:00 WIB.
Bulan Ramadhan sejatinya merupakan waktu yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketaqwaan dan kapasitas diri. Tidak terbatas hanya dalam beribadah, tetapi hal ini juga merupakan momen untuk meningkatkan kinerja dan inetegritas, khusus bagi para aparatur peradilan, tidak terkecuali...
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI DAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI III DPR RI
Kamis, 13 Maret 2025 17:00 WIB.
Pada Kamis, 13 Maret 2025, Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menerima undangan dan menghadririRapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat dengar pendapat Mahkamah Agung...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT PEMBENTUKAN PENGADILAN BARU DENGAN SEKRETARIAT NEGARA, DJA KEMENKEU DAN KEMENPAN RB
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas