Sejarah Pengadilan
Sejarah Pengadilan Negeri Jombang
Pengadilan Negeri Jombang sebelumnya bernaung dalam wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, baru dapat memisahkan diri dari keadaan tersebut dengan dibentuknya pemerintah di Kabupaten daerah II Jombang dengan diangkatnya Bupati yang pertama Yaitu: Raden Adipati Ario Soeroadiningrat sekitar tahun 1910 sampai dengan 1930, sehingga dengan demikian terbentuknya pula Pengadilan Negeri Jombang yang diketuai oleh Mr. F.L. Wittenrood sekitar tahun 1906-1908.
Bila kita tengok dari sejarah lama, konon dari cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa Tunggorono merupakan Gapuro Kraton Mojopahit bagian Barat..sedang letak gapuro sebelah selatan di Desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri Candinya. Kiranya cerita rakyat ini di kuatkan dengan banyaknya nama- nama desa dengan awalan "Mojo" misalnya: Mojoagung, Mojowarno, Mojoduwur, Mojolegi, Mojosongo, Mojokrapak, Mojongapit, danbanyak lagi yang lainya.Bahkan di dalam lambang daerah sendiri di lukiskan sebuah Gerbang yang maksudnya sebagai Gerbang Mojopahit, dimana Jombang termasuk wewengkongnya.
Suatu catatan yang pernah dilakukan dalam Majalah Intisari bulan Juli 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Komodjojo kepada Residen Jombang tanggal 25 Januarui 1898 tentang keadaan Trowulan (suatu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880.
Sehingga dengan demikian kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan mulai berdirinya Kabupaten Jombang, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto.
Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistim pemerintahan di Jombang telah terkelola dengan baik bahwa saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Residen dari pemerintahan Belanda. Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya gereja kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya masjid jamik dikota Jombang, juga tempat peribadahan Tridharma bagi pemeluk Agama Khong Hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700 konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmunya yang berkaitan dengan cerita pembuatan masjid jamik dikota Jombang dan berbagai hal lainnya, kesemuanya ini merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal suatu tata pemerintahan di Jombang.
Jombang yang merupakan kota santri pada masa perjuangan menegakkan negara proklamasi 17 Agustus 1945 adalah juga merupakan salah satu kota yang tidak kecil andilnya dalam berbakti membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
Kantor Pengadilan Negeri Jombang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 135 Jombang, dengan luas tanah 2.244 m2 dan luas bangunan 994 m2 selesai dibangun tanggal 27 April 1970 dan selanjutnya dilakukan rehab bagian depan menjadi bangunan tingkat dua dengan luas bangunan menjadi 2.330 m2 serta luas tanah menjadi 2.430 m2 selesai di rehap tanggal 26 April 1994
Nama Ketua Pengadilan Negeri Jombang :
1. Bapak Tjung Abdul Muntolib
2. Bapak Soebijakto
3. Bapak Soehartono
4. Bapak Soewito
5. Bapak Burhan Husein Putra Jaya
6. Bapak Abas Soemantri
7. Bapak Soemarno Hardjo Soewito
8. Bapak Raden Abdul Azis
9. Ibu Hj.Sri Sutatiek
10. Bapak Nawawi N.
11. Bapak Agung Suradi
12. Bapak Sarwedi
13. Bapak Irwan
14. Bapak Sutio Djumagi Akhirno
15. Bapak Muhammad Irfan
16. Bapak Putut Tri Sunarko
17. Bapak Agus Hamzah
18. Ibu Hj. Hera Kartiningsih
19. Bapak Anry Widyo Laksono
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- PLT. SEKRETARIS MA MELANTIK 17 PEJABAT STRUKTURAL DAN 15 PEJABAT FUNGSIONAL
Senin, 04 Maret 2024 08:51 WIB.
Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 17 Pejabat Struktural dan 15 Pejabat Fungsional, pada hari Senin, 4 Maret 2024, bertempat digedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung. Dalam sumpahnya, pejabat Struktural dan Fungsional berjanji akan melaksanakan tugas dan...
| Selengkapnya |- KETUA KAMAR PENGAWASAN : INTEGRITAS ADALAH KONSISTENSI ANTARA TINDAKAN DENGAN NILAI DAN PRINSIP
Senin, 04 Maret 2024 07:43 WIB.
Jakarta " Humas : Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar...
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE BANTEN
Senin, 04 Maret 2024 03:04 WIB.
Tangerang-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Banten pada Senin, 4 Maret 2024 di Ballroom Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang. Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr....
| Selengkapnya |- MENINGKATKAN KUALITAS BADAN PERADILAN, MAHKAMAH AGUNG RI MENYEPAKATI KERJASAMA DENGAN STANFORD UNIVERSITY
Senin, 04 Maret 2024 01:25 WIB.
San Fransisco-Humas: Pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Agung RI dan Stanford University mencapai kesepakatan untuk mulai menjalin Kerjasama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Hal ini dituangkan dalam Letter of Intent untuk Kerjasama antara Mahkamah Agung RI...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- PLT. SEKRETARIS MA MELANTIK 17 PEJABAT STRUKTURAL DAN 15 PEJABAT FUNGSIONAL
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DITJEN BADILUM BAHAS PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN PENANGANAN PERKARA DALAM FGD KEPANITERAAN
Kamis, 07 Maret 2024 17:00 WIB.
Permasalahan dalam pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tak lepas dari kendalam dalam penanganan perkara, terutama dalam eksekusi perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Seringkali perkara yang sudah putus tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi untuk memulihkan hak para pihak...
| Selengkapnya |- BERSAMA BKN, DITJEN BADILUM LAKSANAKAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT HAKIM DAN TENAGA TEKNIS
Kamis, 07 Maret 2024 17:00 WIB.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Rapat mengenai kenaikan Pangkat Hakim dan Tenaga Teknis dengan Badan Kepegawaian Negara. Acara diselenggarakan di Vasaka Hotel, Jakarta, pada tanggal 7-10 Maret 2024. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum,...
| Selengkapnya |- KEMBANGKAN POTENSI & TINGKATKAN PERCAYA DIRI, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN WORKSHOP PUBLIC SPEAKING
Rabu, 06 Maret 2024 17:00 WIB.
"Jika Anda tidak dapat menjelaskannya secara sederhana, maka Anda tidak benar-benar memahaminya, begitulah kira-kira bunyi salah pesan yang disampaikan oleh Albert Einstein. Pesan ini menekankan pentingnya pemahaman dan kemampuan dalam mengomunikasikan buah pikiran kita kepada orang lain....
| Selengkapnya |- PENGELOLA KEUANGAN DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TERIMA MATERI INDIKATOR KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA) DAN RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) DARI KPPN JAKARTA VI
Rabu, 28 Februari 2024 17:00 WIB.
Dalam rangkaian kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA, pada hari Kamis, 29 Februari 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan sosialisasi kepada para Pengelola Keuangan Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri secara daring...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DITJEN BADILUM BAHAS PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN PENANGANAN PERKARA DALAM FGD KEPANITERAAN
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas